BACAMALANG.COM-Menelusuri jejak perjalanan Malang Raya dari kawasan rimba hingga berkembang menjadi perkotaan yang maju tentu menyimpan banyak kisah sejarah yang menarik. Peran Bank Indonesia dalam mengawal evolusi ekonomi dan pembangunan wilayah ini menjadi salah satu bagian penting yang patut dipelajari bersama.
Bank Indonesia Perwakilan Malang bekerja sama dengan Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang menggelar acara Bedah Buku Seri Sejarah Heritage bertajuk “Dari Rimba Menjadi Kota: Bank Indonesia dalam Evolusi Malang Raya”, sebagai rangkaian Pekan Literasi Kota Malang 2026.
Perkembangan ekonomi wilayah yang masif menginisiasi berdirinya De Javasche Bank (DJB) Agentschap Malang pada 1916 dan menjadi awal mula lahirnya Bank Indonesia di Kota Malang. Sementara Malang merupakan wilayah yang mulanya kurang dianggap penting oleh pemerintah kolonial. Evolusi ekonomi di sektor perkebunan membawanya menjadi salah satu wilayah penopang ekonomi di Jawa Timur dan berhasil menjawab keraguan pemerintah kolonial sebagai salah satu wilayah yang diperhitungkan. Sebagai upaya mendokumentasikan institutional memory, buku ini hadir sebagai kontribusi Bank Indonesia untuk memperkaya kajian ilmu sejarah ekonomi.
Buku ini diulas dua narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni Dr. R. Reza Hudiyanto, S.S., M.Hum , (Tim Penulis Buku) dan R. Agung Harjaya Buana, SE, MSE (Koordinator Gerakan Literasi Balai Kota Menulis), di Gedung Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, Rabu (14/10/2026) di hadapan peserta yang terdiri dari pegawai Bank Indonesia, pemerhati sejarah, perwakilan instansi daerah di Malang, dan pelajar/mahasiswa Generasi Baru Indonesia (GenBI) Malang Raya.
Dr. R. Reza Hudiyanto, S.S., M.Hum. menyoroti, bagaimana proses transisi ekonomi paskakemerdekaan Republik Indonesia menyimpan dinamika sejarah yang kompleks, salah satunya saat pengambilalihan dan perizinan De Javasche Bank (DJB) menjadi Bank Indonesia.
Menurut Reza, salah satu alasan mendasar dibalik perlunya penuangan DJB menjadi Bank Indonesia adalah diskriminasi kebijakan kredit pada masa kolonial. Saat DJB berdiri, pengusaha pribumi sulit mendapatkan fasilitas kredit berbobot tinggi, sementara perusahaan-perusahaan asing atau Belanda mendapatkan kemudahan akses permodalan tanpa batas. Hal ini menciptakan sentimen politik dan kesadaran bahwa kemerdekaan fisik tidak akan sempurna tanpa kemerdekaan ekonomi.
“Bagaimana mungkin ekonomi nasional akan maju jika lembaga perbankannya masih dikuasai Belanda? Sentimen politik ini wajar muncul karena pengusaha nasional saat itu sulit berkembang akibat pembatasan kredit,” jelasnya.
Dosen Prodi Ilmu Sejarah Universitas Negeri (UM) ini memaparkan kronologi pergeseran pusat aktivitas perbankan dan ekonomi di Pulau Jawa. Pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, perputaran uang dan aktivitas perbankan berpusat di wilayah pesisir utara, seperti Pasuruan, yang mengandalkan komoditas dataran rendah dan akses pelabuhan.
“Namun, paska tahun 1850 hingga 1870, terjadi pergeseran orientasi pasar ke komoditas dataran tinggi seperti kopi, teh, dan aneka perkebunan di daerah pedalaman. Hal inilah yang mendorong pembukaan kantor cabang perbankan bergeser ke wilayah pedalaman seperti Malang yang dinilai lebih strategis dan prospektif secara ekonomi,” jelasnya.
Memasuki dekade 1950-an, proses dekolonisasi ekonomi Indonesia menghadapi jalan terjal. Berbeda dengan Malaysia yang mengalami transisi ekonomi secara mulus dengan pendampingan perusahaan Inggris, dekolonisasi di Indonesia terpenggal oleh dinamika dan gejolak politik nasional.
Hal ini dipicu oleh ketiadaan backup politik, hadirnya peran vital Bank Indonesia di tengah kehancuran aset akibat aksi pembumihancuran paska perang (1947–1949), dengan memberikan suntikan dana agar perusahaan-perusahaan strategis dapat kembali berproduksi, serta puncak Nasionalisasi (1957), yakni sikap perusahaan asing yang enggan bermitra secara adil dengan perusahaan nasional memicu gelombang nasionalisasi perusahaan-perusahaan komersial dan perkebunan Belanda pada tahun 1957.
Reza menambahkan, penelitian sejarah ekonomi menunjukkan bahwa daya saing perusahaan di Indonesia sebenarnya sempat menduduki peringkat teratas di Asia Tenggara hingga tahun 1955. Namun, ketidakstabilan politik pada dekade 1960-an membuat kondisi perekonomian merosot tajam.
“Membangun perekonomian memerlukan keharmonisan antara lapisan ekonomi mikro di tingkat akar rumput (grassroots) hingga kebijakan makroekonomi. Pelajaran sejarah menunjukkan pentingnya iklim politik yang stabil untuk menjaga keberlanjutan sistem ekonomi nasional,” pungkasnya.
Sementara R. Agung Harjaya Buana, SE, MSE membahas buku ini dengan perspektif dinamika perekonomian Kota Malang pada masa pendudukan Jepang hingga era paskakemerdekaan yang belum banyak diulas meski menyimpan banyak catatan sejarah penting.
Menurut Agung, keberadaan lembaga perbankan pada masa kolonial hingga paskakemerdekaan tidak hanya sekadar institusi keuangan, melainkan berperan vital sebagai financial intermediary atau perantara antara penyedia modal dan masyarakat yang membutuhkan pendanaan untuk aktivitas ekonomi.
“Kota Malang termasuk unik karena memiliki banyak bank dengan spesifikasi peran dan fungsi masing-masing. Kehadiran De Javasche Bank (DJB) pada masa itu, misalnya, memegang peranan utama dalam membiayai sektor perkebunan tebu, ekspansi lahan dari Blimbing hingga wilayah barat, hingga penyediaan sarana transportasi lori perkebunan,” ungkap pemerhati sejarah yang juga Lurah Ketawanggede ini.
Agung menjelaskan bahwa informasi mengenai kondisi perekonomian Malang pada masa pendudukan Jepang serta peran perbankan pascakemerdekaan menjadi bagian penting yang diangkat kembali ke publik. Kehadiran bank-bank di Malang secara langsung membentuk struktur perekonomian daerah yang berbeda dibandingkan kota-kota lain.
ASN yang pernah menjadi anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang ini juga menyoroti kebijakan penetapan nilai tukar mata uang yang pernah diterapkan oleh DJB pada era 1950-an. Pada masa tersebut, pematokan nilai mata uang yang disesuaikan dengan kepentingan pihak tertentu memicu ketidakseimbangan pasar hingga memunculkan fenomena pasar gelap.
Pengalaman sejarah penetapan nilai tukar di masa lalu memberikan pelajaran berharga bagi tata kelola moneter Indonesia saat ini. Saat ini, Indonesia menerapkan sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate), di mana nilai rupiah ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar.
“Gejala ekonomi makro dapat dicerminkan dari tingkat aktivitas ekonomi masyarakat, seperti naik turunnya permintaan kredit. Pembelajaran sejarah ini membantu kita memahami bagaimana sistem ekonomi terbentuk serta pentingnya mencermati dinamika transaksi masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional,” jelasnya.
Agung sangat mengapresiasi hadirnya buku “Dari Rimba Menjadi Kota: Bank Indonesia Dalam Evolusi Malang Raya” persembahan Bank Indonesia Malang ini. Ia mengingatkan peserta agar tidak melupakan sejarah, bahkan sejarah keluarga sendiri.
“Tulislah sejarah, dimulai dari keluarga Anda agar tidak hilang sebagai memori kolektif. Di sisi lain saya berharap institusi lain dapat meniru apa yang telah dilakukan Bank Indonesia Malang ini dengan menulis sejarahnya sendiri,” tandas penulis buku “Jejak Sejarah Ketawanggede” ini.
Pewarta/Editor: Nedi Putra AW
