BACAMALANG.COM – Forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan lahirnya kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu rekomendasi utama yang disampaikan adalah perluasan insentif perpajakan bagi UMKM sebagai wujud implementasi Ekonomi Pancasila.
Forum yang berlangsung di NK Cafe, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Rabu (5/8/2026), itu menjadi ruang diskusi berbagai kalangan untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang dinilai mampu memperkuat sektor usaha kecil tanpa menghambat pertumbuhan usaha besar.
Ketua Pelaksana Forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila, Dr. Djoni Sudjatmoko, mengatakan konsep Ekonomi Pancasila sejalan dengan arah pembangunan ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, konsep tersebut menekankan keberpihakan kepada masyarakat kecil, namun tetap memberi ruang bagi dunia usaha untuk berkembang.
“Inti dari Ekonomi Pancasila yang kami pahami adalah kebijakan harus tegas kepada perusahaan-perusahaan besar dan para penguasa, tetapi tetap mengayomi pelaku usaha kecil. UMKM harus benar-benar mendapatkan perlindungan dan insentif,” ujarnya.
Sebagai contoh implementasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kecil, Djoni menyinggung langkah Kementerian Pertanian dalam memberantas mafia beras dan mafia pupuk, sekaligus menaikkan harga pembelian gabah petani dari sekitar Rp5.000 menjadi Rp6.500 hingga Rp7.000 per kilogram.
“Ini bukti keberpihakan kepada masyarakat bawah. Negara harus memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam benar-benar kembali untuk menyejahterakan rakyat,” katanya.
Djoni menilai regulasi perpajakan saat ini masih belum sepenuhnya mendukung pertumbuhan UMKM, terutama bagi pelaku usaha yang omzetnya telah melampaui Rp4,8 miliar. Menurutnya, batas tersebut membuat pelaku usaha langsung masuk skema perpajakan umum, sehingga ruang untuk berkembang menjadi lebih sempit.
“Kami mengusulkan agar kemudahan perpajakan diperluas. Jangan sampai baru sedikit berkembang sudah dianggap perusahaan besar. Kalau ingin ekonomi nasional melesat, pelaku usaha harus diberi kesempatan tumbuh lebih dulu,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tingginya tingkat persaingan usaha di Indonesia yang memiliki sekitar 59 juta pelaku UMKM. Karena itu, menurutnya, negara harus memberikan perlindungan dan dukungan agar usaha kecil mampu bertahan sekaligus berkembang.
“Dengan jumlah UMKM yang sangat besar, persaingan juga semakin ketat. Karena itu mereka perlu ruang untuk bertumbuh, bukan justru dibebani sejak awal,” imbuhnya.
Hasil diskusi dalam Forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila tersebut, lanjut Djoni, akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan hingga Presiden Republik Indonesia. Bahkan, apabila tidak mendapat tindak lanjut, pihaknya membuka peluang menempuh jalur judicial review terhadap regulasi yang dinilai belum berpihak kepada UMKM.
Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur, Gus Kikin, menegaskan bahwa pembahasan mengenai insentif bagi UMKM sangat relevan karena sebagian besar warga Nahdliyin bergerak di sektor usaha mikro dan kecil.
“Kita memiliki banyak warga yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Mereka membutuhkan pendampingan, dukungan, dan perlakuan khusus agar usahanya dapat berkembang,” ujarnya.
Menurut Gus Kikin, PWNU Jawa Timur akan terus mendorong penguatan ekonomi warga melalui jaringan organisasi hingga tingkat ranting dan anak ranting. Ia berharap Forum Cangkrukan Ekonomi Pancasila mampu melahirkan rekomendasi yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM.
Ia juga berharap pemerintah memberikan kebijakan perpajakan yang lebih ringan bagi pelaku usaha kecil.
“Kalau bisa, pelaku usaha mikro dan kecil tidak dibebani pajak. Mereka sudah menanggung banyak beban operasional dan kebutuhan keluarga. Jika mereka berhenti berusaha, justru negara yang akan menanggung dampaknya,” pungkasnya.
Pewarta: Rohim Alfarizi
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
