BACAMALANG.COM – Ribuan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Malang Raya dan Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya menggelar aksi protes “Indonesia Gelap” di depan Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (18/2/2025). Aksi ini sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai mengabaikan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Massa yang berpakaian serba hitam mengajukan 14 tuntutan, termasuk pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini memerintahkan penghematan anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, yang terdiri dari Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Muhammad Ulil Albab, S.H., Akademisi Al Qolam Kabupaten Malang dan Direktur Media Center, menyatakan kebijakan pemangkasan anggaran ini berdampak buruk pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan penanganan kemiskinan. “Pemangkasan anggaran ini sangat merugikan masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Kami berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih baik,” ujarnya.
Data menunjukkan pemangkasan anggaran telah mengurangi pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat alokasi anggaran untuk kesehatan pada tahun 2025 turun 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berdampak pada pengurangan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak tepat sasaran dan memberatkan anggaran, serta menghentikan militerisasi dan tindakan represif aparat.
Para mahasiswa berharap pemerintah lebih bijak dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat. “Kami menginginkan pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran, serta adanya dialog konstruktif dengan masyarakat,” tambah Ulil Albab.
Ia mengharapkan pemerintah mendengar aspirasi masyarakat dan melakukan perubahan signifikan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. “Kami berharap pemerintah lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mengambil langkah-langkah yang berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tutupnya.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor/Publisher: Rahmat Mashudi Prayoga
