BACAMALANG.COM – Upaya memperkuat demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender kembali disuarakan. Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Malang menjadi lokasi diskusi hukum bertajuk “Reformasi Hukum dan Konsistensi Peran Perempuan dalam Pemilu”, Selasa (28/4/2026). Forum ini mempertemukan pengawas pemilu, akademisi, hingga praktisi.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Malang, Mohammad Wahyudi, SE., M.Sos, membuka acara dengan penegasan bahwa reformasi hukum pemilu wajib dilakukan demi menjaga integritas dan kualitas demokrasi Indonesia. Ia juga menyorot urgensi ruang partisipasi yang adil bagi perempuan di setiap tahapan pemilu, bukan sekadar formalitas. “Partisipasi perempuan dalam pemilu harus dijamin nyata di setiap tahapan, bukan hanya formalitas di atas kertas,” tegasnya.
Husnul Hakim Sy, S.HI., M.H, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang, memberi pengantar diskusi. Menurutnya, akademisi punya peran strategis mengawal reformasi hukum pemilu. Kajian ilmiah diperlukan agar kebijakan benar-benar berpihak pada kesetaraan gender. “Akademisi punya peran strategis mengawal reformasi hukum pemilu agar kebijakan benar-benar berpihak pada kesetaraan gender,” ujarnya.
Diskusi utama menghadirkan Dr. Dewi Ambarwati, S.H., M.H dari FISIP UNIRA Malang yang membedah problematika yuridis Pasal 245 UU 7/2017. Aturan yang mewajibkan parpol menyertakan minimal 30% keterwakilan perempuan di daftar bakal calon dinilai lemah dari sisi sanksi. Dewi menegaskan, afirmasi perempuan tidak boleh berhenti di kuota. Kapasitas, integritas, dan rekam jejak harus jadi ukuran utama. “Keterwakilan perempuan harus substantif, bukan sekadar pemenuhan angka di atas kertas,” tegas Dewi Ambarwati.
Sementara itu, Tobias Gula Aran, S.H., M.H, selaku Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Malang, menyoroti dinamika politik dan sosial yang masih menghambat perempuan. Regulasi progresif tak cukup tanpa implementasi konsisten. Ia mendorong perguruan tinggi ikut menyusun naskah akademik UU agar partisipasi perempuan substantif, bukan simbolik. Faktor struktural dan kultural kedaerahan juga harus dibongkar. “Regulasi progresif tak cukup tanpa implementasi konsisten, faktor struktural dan kultural kedaerahan juga harus dibongkar,” ungkapnya.
Diskusi berlangsung interaktif. Peserta yang terdiri dari mahasiswa, akademisi, praktisi hukum dan kepemiluan terlibat aktif. Beragam gagasan dan rekomendasi muncul, diharapkan jadi bahan dorong reformasi hukum pemilu yang lebih adil dan inklusif.
Kegiatan ini menjadi bagian konsolidasi bersama untuk demokrasi berintegritas. Tujuannya jelas: memastikan peran perempuan dalam pemilu berjalan konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar angka di kertas.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor : Rahmat Mashudi Prayoga
